BAB I
KEANGGOTAAN DAN SATUAN ANGGOTA
Pasal 1
KEANGGOTAAN
Untuk menjadi anggota Balai Kajian Sejarah dan Budaya
Indonesia ( BAKASBIN ) harus memenuhi
ketentuan–ketentuan sebagai berikut :
1.
Warga Negara Indonesia.
2.
Menyatakan diri
secara sukarela menjadi anggota.
3.
Ditetapkan dan
disahkan oleh Dewan Pengurus.
Pasal 2
SATUAN ANGGOTA
Anggota BAKASBIN terdiri dari :
1.
Anggota biasa,
yaitu semua anggota BAKASBIN –SUMUT yang memenuhi ketentuan pasal 1.
2.
Anggota luar biasa
yaitu simpatisan dan para purna anggota TNI, anggota kehormatan, yaitu para cendekiawan dan mereka yang
dianggap telah berjasa kepada NEGARA REPUBLIK INDONESIA khususnya dan pengembangan masyarakat umumnya.
BAB II
KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA
Pasal 3
KEWAJIBAN ANGGOTA
1.
Anggota Biasa :
a.
Menghayati dan
mengamalkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi.
b.
Mentaati dan
memenuhi seluruh keputusan Organisasi.
c.
Melaksanakan dan
memperjuangkan seluruh keputusan Organisasi
d.
Membela kepentingan
Organisasi, manakala ada hal-hal yang akan merugikan nama baik Organisasi.
e.
Membayar iuran
secara aktif.
2.
Anggota luar biasa
dan anggota kehormatan :
Mempunyai kewajiban
yang sama dengan anggota biasa lainnya kecuali ayat 1.e.
Pasal 4
HAK ANGGOTA
1.
Anggota biasa
berhak untuk :
a.
Memperoleh
perlakuan dan pelayanan yang sama dari Organisasi.
b.
Mengeluarkan
pendapat dan mengajukan usul-usul dan saran-saran.
c.
Mempunyai hak
dipilih dan memilih.
d.
Memperoleh
perlindungan, pembelaan, pendidikan dan latihan, penataran, bimbingan dan keteramapilan
dalam berorganisasi.
e.
Hak-hak lain yang
akan ditentukan dalam peraturan Organisasi.
2.
Anggota luar biasa
dan anggota kehormatan :
Mempunyai hak yang sama dengan anggota biasa kecuali ayat
1.c, 1.d, dan 1.e.
BAB III
KEHILANGAN KEANGGOTAAN, SKORSING DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 5
1.
Anggota kehilangan
keanggotaannya karena :
a.
Meninggal Dunia.
b.
Atas permintaan
sendiri secara tertulis.
c.
Diberhentikan.
2.
Anggota dapat
skorsing atau diberhentikan apabila :
a.
Bertindak
bertentangan dengan AD/ART Organisasi.
b.
Bertindak merugikan
atau mencemarkan nama baik organisasi
3.
Keputusan Skorsing
atau pemberhentian hanya dapat dilakukan dengan peringatan terlebih dahulu,
kecuali mengenai hal-hal yang luar biasa.
4.
Anggota yang
terkena tindakan skorsing atau pemberhentian dapat membela diri pada forum
musyawarah yang diadakan untuk itu.
BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG PESERTA
& WAKTU RAPAT-RAPAT
Pasal 6
RAPAT PLENO PENGURUS
1.
Memegang kekuasaan
tertinggi dalam Organisasi.
2.
Menetapkan dan
merubah AD/ART, Program kerja dan rekomendasi-rekomendasi prinsipil.
3.
Menilai pertanggung
jawaban pengurus.
4.
Memilih dan
menetapkan susunan pengurus melalui pemilihan formatur.
5.
Memilih dan
menetapkan Dewan Pengurus.
6.
Menetapkan rapat
Dewan Pengurus berikutnya.
7.
Rapat Dewan
Pengurus Pleno diadakan sekali dalam lima
tahun.
8.
Rapat Dewan Pengurus
Pleno dihadiri oleh anggota–anggota Dewan Pengurus.
9.
Rapat Dewan
Pengurus Pleno dianggap sah apabila dihadiri oleh setengah bagian anggota Dewan
Pengurus.
Pasal 7
RAPAT TAHUNAN
1.
Mengadakan
penilaian tehadap pelaksanaan program umum dan menetapkan pelaksanaan
selanjutnya.
2.
Rapat tahunan
diselenggarakan sedikitnya 1 kali dalam satu tahun.
3.
Sekurang-kurangnya
dihadiri oleh lebih dari setengah bahagian angota Dewan Pengurus.
Pasal 8
RAPAT KERJA PENGURUS
1.
Mengadakan
penilaian terhadap pelaksanaan program kerja dan menetapkan pelaksanaan
selanjutnya.
2.
Diselenggarakan
sedikitnya sekali dalam tiga bulan.
BAB V
HAK BICARA DAN HAK SUARA
Pasal 9
Hak bicara dan hak suara peserta rapat adalah :
1.
Hak bicara
hakekatnya menjadi hak perorangan yang penggunaannya diatur oleh peserta rapat.
2.
Hak suara anggota
dipergunakan dalam pengambilan keputusan dan pada sasarnya dimiliki oleh
peserta.
BAB VI
SUSUNAN PENGURUS
Pasal 10
- Dewan Pendiri BAKASBIN adalah badan tertinggi Organisasi.
Ketua :
SATIA BASA DALIMUNTHE
Wakil Ketua :
FAISAL DIRHAMSYAH
Sekretaris : T. MUCHRIZAD FAUZIDDIN
Wakil Sekretaris :
YUAN PASARIBU
Bendahara :
GUSLAN A. RAZWALDY
- Komposisi Dewan Eksekutif BAKASBIN adalah :
PENGURUS HARIAN
Direktur Eksekutif : Satia Basa Dalimunthe
SEKRETARIS / SEKRETARIAT UTAMA
Sekretaris
Jenderal : Yuan Pasaribu
BENDAHARA : Erwin Depari, SE
KEPALA
BIDANG HUMAS
Pejabat : Retno Ayumi
KEPALA BIDANG UMUM
Pejabat : Faisal Dirhamsyah
KEPALA
BIDANG PERENCANAAN DAN ANGGARAN
Pejabat :
Bobby Feriesco
KEPALA
BIDANG LITBANG
Pejabat : T. Muchrizad Fauziddin
Bidang LITBANG terdiri dari :
1.
KASUBID. Pengawasan,
Pengkajian, Pendataan dan Evaluasi Asset Sejarah
Pejabat : Guslan A. Razwaldy
2.
KASUBID.
Pengkajian dan Pendataan Seni dan Budaya Indonesia
Pejabat : Dilinar Adlin, MPd
3.
KASUBID. Arsip
dan Pustaka
Pejabat : Didi Yusuf, ST
KEPALA BIDANG HUKUM
Pejabat :
Yudi Irsandi, SH.MH
BAB VII
KEUANGAN DAN KEKAYAAN
Pasal 11
1.
Iuran anggota
diatur dalam peraturan lembaga.
2.
Hak-hak yang
menyangkut pemasukan dan pengeluaran dari dan untuk organisasi wajib
dipertanggungjawabkan dalam forum-forum yang akan ditentukan dalam peraturan organisasi.
BAB VIII
PEMBENTUKAN BADAN ATAU CABANG BARU
Pasal 12
1.
Pembentukan Badan
dan Cabang baru dalam rangka pelaksanaan program dimungkinkan sejauh tidak
menyimpang dan bertentangan dengan AD/ART organisasi.
2.
Pembentukan Badan
cabang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 12 tidak boleh menyebapkan timbulnya
tumpang tindih fungsi, wewenang dan tanggung jawab dalam tubuh organisasi.
BAB IX
PENYEMPURNAAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
Pasal 13
1.
Dewan Pengurus
melalui rapat khusus membicarakan penyempurnaan ART yang selanjutnya
dipertanggung jawabkan kepada rapat Dewan Pengurus Pleno berikutnya.
2.
Penyempurnaan ART
hanya dilakukan dalam rapat Pengurus Pleno.
BAB X
PENUTUP
Pasal 14
1.
Hal-hal yang belum
diatur ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur dalam peraturan Organisasi.
2.
Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak ditetapkan.
Ditetapkan Di :
Medan
Pada
Tanggal : 11 Nopember
2011
DEWAN
PENDIRI
BALA
KAJIAN SEJARAH DAN BUDAYA INDONESIA
(
BAKASBIN )
SATIA BASA
DALIMUNTHE T. MUCHRIZAD FAUZIDDIN
KETUA SEKRETARIS